Selamat Datang di Situs Resmi Balai Penelitian Lingkungan Pertanian .::. Pusat Teknologi Unggulan Lahan Tadah Hujan Ramah Lingkungan .::.

Perkembangan RAN RAD GRK dan Keterlibatan Peneliti Balingtan

Berita Balingtan - Isu mengenai pemanasan global dan perubahan iklim, bukan lagi menjadi sesuatu yang awam bagi masyarakat dewasa ini. Perubahan iklim merupakan tantangan serius yang kini dihadapi masyarakat dunia dan diperkirakan akan terus mengancam kehidupan di masa yang akan  datang. Fenomena alam ini diyakini akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Dampak perubahan iklim antara lain tercermin dari terjadinya peningkatan suhu udara, perubahan pola hujan, peningkatan muka air laut, dan meningkatnya kejadian iklim ekstrim El-Nino dan La Nina yang meningkatkan frekuensi banjir dan kekeringan. Upaya keikutsertaan Indonesia dalam aksi global untuk pengurangan dampak perubahan iklim dilakukan dengan meratifikasi Protokol Kyoto melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 1994. Sepuluh tahun kemudian Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto lewat UU No. 17 tahun 2004. Pada tahun 2007, dalam pidatonya di pertemuan G-20 di Pittsburgh, Presiden RI mengutarakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan dari luar. Untuk menindaklanjuti komitmen tersebut telah terbit 2 peraturan presiden yaitu PERPRES 61 / 2011  mengenai rencana aksi nasional penurunan emisi GRK (RAN GRK) dan PERPRES 71 / 2011 mengenai inventarisasi gas rumah kaca nasional. Ada 5 sektor yang terlibat dalam penurunan ataupun inventarisasi GRK nasional, yaitu; (1) kehutanan dan lahan gambut, (2) energi, (3) industri, (4) pertanian, dan (5) limbah.

Sesuai amanat Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah yang tertuang dalamPeraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) pada tahun 2010, khususnya pasal 8 ayat 1, yang meminta Pemerintah Provinsi untuk menyusun Rencana Aksi Daerah dalam upaya untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca yang terjadi di daerah (dokumen perencanaan RAD GRK).

Pada dasarnya, kedua dokumen ini, yaitu RAN dan RAD GRK dibutuhkan oleh kedua tingkat pemerintahan: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi) beserta dengan para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) untuk melaksanakan dan mengawasi kegiatan-kegiatan mitigasi emisi gas rumah kaca baik di tingkat nasional maupun ditingkat lokal dalam kurun waktu 10 tahun ke depan (2010-2020) dalam upaya mencapai target nasional pengurangan emisi sebesar 26% (dengan sumberdaya sendiri) dan tambahan target sebesar 15 % (dengan bantuan sumberdaya internasional untuk mencapai target nasional sebesar 41%) dari tingkat acuan emisi (emission baseline) yang diproyeksikan akan terjadi pada tahun 2020.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten akan memainkan peran yang penting karena terdapat aktivitas-aktivitas yang memproduksi emisi dan berlokasi di daerah atau dibawah kewenangan daerah. Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dapat memproduksi kebijakan atau rencana aksi daerah untuk mendukung proses pengurangan emisi ini.

Dalam upaya penyusunan RAD ini, Bappenas bersama dengan Kemendagri dan Kementrian Lingkungan Hidup menjadi pelaksana utamanya. Kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi RAD GRK itu sendiri pada daerah. Target instansi di daerah adalah pembuat perencanaan, dalam ini adalah Bappeda masing-masing propinsi seluruh Indonesia. Kemudian setelah sosialisasi dilakukan, kegiatan yang bersifat lebih teknis mulai dijalankan. Kegiatan ini dimulai dengan pelatihan penyusunan BAU Baseline emisi masing-masing sektor di tiap propinsi. Dalam kegiatan ini, selain dengan Kemendagri dan KLH, Bappenas juga di dukung oleh masing-masing kementrian/lembaga terkait, yaitu Kementrian Pertanian, Kementrian Kehutanan, Kementrian Pekerjaan Umum, Kementrian Perindustrian serta Kementrian  Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peran dari masing-masing K/L dalam hal ini adalah sebagai resource person atau narasumber terkait dengan identifikasi sumber emisi utama dari masing-masing sektor, penentuan data aktivitas, faktor emisi, metode perhitungan emisinya dan penyusunan BAU baseline. Kementrian Pertanian, dalam hal ini mendelegasikan tugas tersebut pada Badan Litbang Pertanian. Di sinilah beberapa peneliti EAGRK Balai Penelitian Lingkungan Pertanian ikut berperan. Keterlibatan para peneliti ini dimulai sejak awal proses penyusunan dokumen RAD awal tahun 2012 sampai terbit Pergub dimasing-masing propinsi. Mentoring dan asistensi diberikan secara intensif. Sektor Pertanian termasuk dalam kelompok bidang berbasis lahan, ada 3 kategori utama sumber emisi GRK yaitu pengelolaan lahan sawah, pengggunaan pupuk dan peternakan. Metode perhitungan terutama mengacu pada IPCC 2006. Dengan bekal berbagai hasil penelitian mengenai teknologi mitigasi GRK dari lahan pertanian, Balingtan juga membantu untuk penyusunan rencana aksi mitigasi dari sektor pertanian.

Memasuki tahun 2013, kegiatan dilanjutkan dengan Pelaporan, Evaluasi dan Pemantauan. Balingtan juga masih terlibat secara intensif mulai dari penyusunan template PEP ini sampai dengan rencana sosialisasinya. Untuk mengetahui perkembangan langsung terkait RAD GRK ditiap propinsi, silahkan klik link berikut ini. Selain itu, terlampir juga Perpres 61/ 2011 dan 71/2011 serta beberapa template perhitungan emisi GRK dari lahan pertanian yang mengacu pada IPCC 2006.