Selamat Datang di Situs Resmi Balai Penelitian Lingkungan Pertanian .::. Pusat Teknologi Unggulan Lahan Tadah Hujan Ramah Lingkungan .::.

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2013

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang
 

Berita Balingtan - Dalam rangka mengakhiri tahun anggaran (TA) 2013, Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) mengadakan Rakor atau rapat koordinasi dan sinkronisisasi pelaksanaan kegiatan TA 2013 dan sebagai tindak lanjut dari rapat kerja (Raker) ke-2 Balitbangtan yang sudah dilaksanakan 5-7 Desember 2013. Rakor BBSDLP dilaksanakan pada 20-22 Desember 2013 di Aula Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra) yang dihadiri oleh satuan kerja (Satker) lingkup BBSDLP, yaitu satker BBSDLP, Balittanah, Balittra, Balingtan, dan Balitklimat.  Rapat dibuka oleh Ka BBSDLP, Dr. Muhrizal Sarwani yang dilanjutkan dengan presentasi capain kinerja dan serapan anggaran TA 2013 oleh masing-masing satker. Dari lima satker lingkup BBSDLP per 20 Desember 2013 serapan anggaran sudah mencapai lebih dari 95%, bahkan beberapa satker optimis serapan anggaran sampai dengan akhir tahun bisa mencapai di atas 98%.

Ka BBSDLP menyampaikan apresiasi atas capain kinerja ini kepada semua jajaran 63 satker di bawahnya dengan mengingatkan semua yang belum tercapai hingga Rakor ini bisa dioptimalkan hingga akhir tahun anggaran. Kepala Balingtan (Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc) dalam presentasinya optimis Balingtan sampai akhir TA 2013 akan mencapai realisasi di atas 99,63%. Sesuai amanat rapat kerja Badan Litbang Pertanian 5-7 Desember 2013, bahwa masing-masing satker untuk mencemati kembali renstra 2010-2014. Masih ada satu tahun lagi, yaitu 2014, untuk memenuhi semua target indek kinerja utama (IKU) yang merupakan komitmen masing-masing satker dan akan menjadi tolok ukur keberhasilan satker yang bersangkutan. Disamping presentasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) oleh Kasubbag kepegawaian Balitbangtan. SKP sudah diharuskan untuk dilaksanakan pada tahun 2014. Setiap PNS dan CPNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan (yang disusun berdasarkan tupoksi, wewenang, tanggung jawab serta rincian tugas).